Kampus Merdeka

Apa itu Kampus Merdeka? Kampus Merdeka merupakan salah satu kebijakan yang diajukan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/1/2020). "Pertama adalah pembukaan program studi baru. Kedua, mengenai sistem akreditasi perguruan tinggi. Ketiga adalah fasilitas perguruan tinggi yang statusnya masih PTN Badan Layanan Umum dan Satker untuk mencapai PTN-BH. Keempat, hak belajar tiga semester di luar program studi mahasiswa tersebut," kata mantan CEO perusahaan rintisan Gojek ini. Berikut penjelasannya:

Kebijakan pertama adalah otonomi bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Swasta (PTS) untuk melakukan pembukaan atau pendirian program studi (prodi) baru. Seluruh prodi baru ini dikatakannya otomatis akan mendapatkan akreditasi C, dengan syarat PTN dan PTS tersebut memiliki akreditasi A dan B, serta telah melakukan kerja sama dengan organisasi dan/atau universitas yang masuk dalam QS Top 100 World Universities.

Kebijakan yang kedua adalah re-akreditasi yang bersifat otomatis untuk seluruh peringkat. Re-akreditasi ini bersifat sukarela. Perguruan tinggi dan prodi yang sudah siap naik peringkat diberi keleluasaan untuk melakukan re-akreditasi.

Kebijakan yang ketiga Kemendikbud akan mempermudah persyaratan PTN BLU dan Satker untuk menjadi PTN BH tanpa terikat status akreditasi.

Kebijakan yang keempat adalah memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar prodi dan secara sukarela mengambil ataupun tidak sks di luar kampusnya sebanyak dua semester atau setara dengan 40 sks.Mengenai kebijakan keempat, Nadiem mengatakan, saat ini bobot sks untuk kegiatan pembelajaran di luar kelas sangat kecil dan tidak mendorong mahasiswa untuk mencari pengalaman baru.

Tapi ternyata kebijakan ini mendapat kritik dari Pengamat pendidikan Center of Education Regulations and Development Analysis (CERDAS) Indra Charismiadji yang berpendapat bahwa paket kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim hanya gimik belaka.

Indra mengatakan itu karena paket kebijakan Nadiem, yakni Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka belum menyentuh Sumber Daya Manusia (SDM) sama sekali. Dalam hal ini SDM yang dimaksud adalah guru dan dosen.
"Kalau hanya seperti ini ya nggak akan berjalan. Apa ya, jadi terkesan hanya seperti gimik, bukan kebijakan strategis. Padahal yang kita butuhkan transformasi nyata," tuturnya. Kata Indra, guru dan dosen menjadi ujung tombak dari pembangunan pendidikan yang lebih baik. Namun hingga kini permasalahan pemerataan kualitas guru dan dosen masih jadi masalah besar di Indonesia.

sumber : 

CNN https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200131070707-20-470343/pengamat-kiritisi-kebijakan-gimik-kampus-merdeka-ala-nadiem ;

KOMPAS https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200131070707-20-470343/pengamat-kiritisi-kebijakan-gimik-kampus-merdeka-ala-nadiem ; 

PIKIRAN RAKYAT https://www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/pr-01334495/mendikbud-nadiem-makarim-keluarkan-empat-kebijakan-untuk-perguruan-tinggi