Hal ini sengaja dilakukan saat menjelang sidang yang mengadili tersangka pelaku terorisme yang menyerang kantor Charlire Hebdo pada 2015 silam.
"Gambar ini milik sejarah dan sejarah tidak dapat ditulis ulang atau dihapus," tulis Charlie Hebdo disamping gambar karikatur Nabi Muhammad.
"Islam ialah keyakinan yang bermasalah di seluruh dunia," ujar Macron saat mengajukan UU tersebut.
Kemudian Macron menjelaskan jika karikatur Charlie Hebdo tidak bisa ia kekang karena tak punya kewenangan di sana.
"Presiden Prancis tidak pernah punya kewenangan dan memberikan penilaian pada pilihan editorial jurnalis atau berita," ujar Macron.
Muhyiddin menambahkan, MUI kecewa dengan pernyataan Macron tersebut dan tidak sepantasnya kepala negara berkomentar yang berpotensi memecah belah.
"Kita mengecam pernyataan Emmanuel Macron yang mendeskriditkan Islam," ujar Muhyiddin.
Muhyiddin berujar Macron tidak hidup secara sendiri, melainkan berdampingan dengan umat Islam. Maka seharusnya bisa lebih bijak dalam bertutur kata dan tidak mendeskriditkan Islam.
"Harusnya Presiden Macron sadar bahwa dia hidup bersama-sama dengan umat Islam. Ini membuat kondisinya tambah kacau dan panas," pungkasnya.
Gus Miftah mengungkapkan, sikap Jokowi yang diam tersebut membuat umat Islam curiga mereka hanya dimanfaatkan untuk kepentingan politik belaka.
Pengasuh Pondok Pesantren Ora Aji itu meminta agar Jokowi segera memberikan peringatan kepada Presiden Prancis.
Ia mendesak Jokowi menegur Presiden Macron untuk meminta maaf kepada umat Islam di seluruh dunia.
"Saya Gus Miftah yang memilih pemerintahan ini memohon kepada pemerintah khususnya Jokowi untuk memberi peringatan kepada Presiden Prancis untuk menegurnya dan menekannya supaya minta maaf kepada umat Islam di dunia," kata Gus Miftah dikutip dari akun Instagram miliknya, Rabu (28/10/2020).
Namun, jika teguran tersebut tidak disampaikan oleh Jokowi, kata Gus Miftah, ia menyebut umat Islam akan curUmat Islam akan merasa hanya dimanfaatkan untuk kepentingan politik semata.
"Umat Islam di Indonesia justru akan curiga kenapa pemerintah tidak mengambil langkah ini, sehingga kemudian ada anggapan justru umat Islam hanya dimanfaatkan untuk kepentingan politik belaka," tutur Gus Miftah.
Komentar
Posting Komentar