Candaan netizen soal bayar SPP dengan GoPay, kini menjadi serius.

Ketika awal Presiden Joko Widodo menunjuk CEO Gojek Nadiem Makarim menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, banyak bermunculan spekulasi sekaligus gurauan netizen soal aplikasi Gojek yang "Goes To School" atau ikut masuk ke sekolah.

Kini, aplikasi Gojek tidak hanya berfungsi mengantar siswa atau mahasiswa ke sekolah atau kampus saja melainkan juga sudah dapat digunakan orangtua untuk melakukan pembayaran SPP atau kegiatan terkait pendidikan lain.

"Para orangtua dan wali murid kini dapat membayar SPP (sumbangan pembinaan pendidikan) dan biaya pendidikan lain seperti buku, seragam, dan kegiatan ekstrakurikuler dengan Gopay. Pembayaran dapat dilakukan melalui aplikasi Gojek di fitur GoBills," ujar Arno Tse, Senior Vice President Sales GoPay.

Arno menjelaskan saat ini sudah ada sekitar 180 lembaga pendidikan seperti pesantren, madrasah, sekolah dan tempat kursus di Indonesia telah terdaftar di GoBills.

Saat masuk di dalamnya, pelanggan dihadapkan pada pilihan beberapa lembaga pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, Pesantren, Universitas, Akademi hingga Yayasan Pendidikan sesuai dengan tujuan pembayaran yang diinginkan.

"Layanan terbaru ini membebaskan orangtua dan wali murid untuk membayar pendidikan anak di mana saja dan kapan saja tanpa harus hadir ke sekolah," jelas Arno Tse.

Ia berharap melalui fitur ini dapat membantu orangtua yang sibuk dengan pekerjaan dalam mengurusi soal adminstrasi pembayaran pendidikan.

Lebih jauh Arno menambahkan, tidak hanya membantu orangtua, fitur layanan baru ini diharapkan juga akan memudahkan lembaga pendidikan dalam pelaporan dan keamanan transaksi keuangan.

Namun disisi lain, banyak polemik yg mengomentari membayar SPP menggunakan GoPay ini, menurut mereka jangan sampai kekuasaan pemerintah dapat memanfaatkan untung perkembangan bisnis tertentu.

Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PDIP Andreas Hugo Pariera meminta Mendikbud Nadiem Makarim menjelaskan soal penggunaan GoPay dalam aplikasi GoJek untuk membayar SPP

Menurut Andreas, Nadiem perlu menyampaikan penjelasannya demi menghindari isu konflik kepentingan mengingat Nadiem merupakan eks CEO GoJek dan memilik saham dalam bisnis itu.

"Persoalannya, apakah ini tidak menjadi conflict of interest dari menteri yang notabene adalah pemegang saham dari bisnis online tersebut? Saya kira pada aspek ini Mas Nadiem perlu menjelaskan kepada publik agar tidak menjadi isu dan polemik," kata Andreas.

Kendati demikian, ia mendukung langkah Go-Jek yang membuka kerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan itu.

Menurut Andreas, digitalisasi berbentuk bayar SPP pakai Go-Pay itu membuat lalu lintas transaksi lebih transparan dan akuntabel.

"Go-Pay atau jenis transaksi online yang lainnya hanyalah alat bantu untuk memudahkan lalu lintas transaksi agar lebih cepat, lebih mudah, transparan dan akuntabel. Tentu ini yang diharapkan terjadi," ujar dia.

Andreas mengatakan, ada dugaan bahwa selama ini terjadi kebocoran yang cukup besar di dalam arus pembayaran dan belanja di dunia pendidikan.

Penggunaan tekonologi digital itu pun diharapkan meminimalkan praktik kebocoran itu.

"Karena selama ini faktor kebocoran-kebocoran yang terjadi di dalam arus pembayaran dan belanja di dunia pendidikan diduga cukup besar," ucap dia. 

Tidak hanya untuk pembayaran SPP, Andreas berharap, transaksi digital serupa juga bisa digunakan untuk program pendidikan lainnya, misalnya dana BOS.

"Sehingga sekolah tidak harus menerima BOS dalam bentuk fresh money, tetapi langsung menerima dalam bentuk barang sesuai kebutuhan dari dana yang direncanakan melalui penggunaan BOS" Ucap Andreas.

Seperti yg kita ketahui, pendiri Gojek Nadiem Makarim telah menyatakan mundur dari jabatannya sebagai CEO Gojek. Pernyataan ini Nadiem sampaikan seusai bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) sehubungan pengumuman jajaran Kabinet Kerja Jilid 2.

"Posisi saya di Gojek sudah mundur dan tidak ada kewenangan sama sekali. Tidak ada kekuasaan apa pun di dalam Gojek," jelas Nadiem kala itu.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim berkomentar soal isu SPP sekolah dapat dibayar dengan menggunakan GoPay. Dia mengatakan isu tersebut bukan urusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

"Itu nggak ada urusannya sama Kemendikbud sama sekali," kata Nadiem dalam acara Mata Najwa yang bertajuk 'Kita Bisa Apa', di Ciputra Artpreneur, Jalan Prof DR Satrio, Kuningan, Jakarta Selatan.

Pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) saat ini bisa menggunakan GoPay. Selain GoPay, penyelenggara layanan dompet digital lainnya, OVO, juga berminat menjadi fasilitator pembayaran SPP.

Presiden Direktur OVO, Karaniya Dharmasaputra mengaku siap jika pihaknya diminta untuk menyediakan layanan pembayaran SPP sekolah.

"Tentu OVO senang sekali dan siap mendukung program Mendikbud Nadiem bagaimana OVO bersama pemain penyedia uang elektronik lain bisa menunjang program digitalisasi sekolah khususnya uang SPP," kata Karaniya di Hutan Kota by Plataran, Jakarta.

Terkait hal ini, Pihak OVO sudah mengirim surat kepada Mendikbud Nadiem Makarim perihal penawaran agar OVO bisa memberikan pelayanan tersebut. Pihaknya masih menunggu balasan surat itu.

"Jangankan diminta, bahkan kami menyodorkan diri jika sekiranya OVO bisa dimanfaatkan oleh pemerintah, oleh lembaga non profit untuk bisa semakin mempermudah penyaluran ataupun pembayaran transaksi diberbagai sektor. Kami sudah mengirimkan surat ke pak Menteri (Nadiem) mudah-mudahan bisa diterima dan kami siap," sebutnya.

Sumber :

www.detik.com

www.kompas.com