Hari ini warganet ramai memperbincangkan adanya survey
Indobarometer mengenai pemindahan ibu kota. Hasil
survei yang dilakukan Indobarometer mendapati bahwa 53,8 persen publik
menyatakan setuju dengan rencana pemindahan
ibu kota Indonesia dari DKI
Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan 30,4
persen masyarakat menyatakan sebaliknya.
"Ada lima alasan utama publik setuju dengan rencana
pemindahan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur," kata Direktur
Indobarometer M Qodari dalam konferensi pers di Jakarta, Ahad (16/2).
Berpaku pada hasil survei, sebesar 57,1 persen publik menilai
kebijakan itu dapat mengurangi kepadatan di Jakarta. Sebanyak 18,7 persen
berpendapat langkah itu juga berpotensi menciptakan pemerataan
pembangunan, dapat menekan kesenjangan ekonomi (7,1 persen) dan mewujudkan
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (5 persen). Sebesar 4,2 responden
juga menilai Kalimantan Timur merupakan wilayah yang luas. Sumber
daya alam di kawasan itu juga melimpah dan berada di tengah-tengah wilayah
Indonesia.
"Sebesar 45,9 persen publik berpendapat bahwa Jokowi akan
berhasil membangun ibu kota negara baru di Kalimantan Timur. Sedangkan 18,9
persen publik berpendapat presiden akan gagal membangun ibu kota negara
baru," kata Qodari.
Sementara, sebanyak 26,3 persen publik menilai
bahwa Provinsi Kalimantan Timur bukan lokasi yang tepat untuk menjadi ibu kota
negara baru. Lima alasan utama publik bahwa Jokowi akan gagal membangun ibu
kota negara baru di Kalimantan Timur adalah memerlukan biaya yang sangat mahal
(43,3 persen), membutuhkan waktu yang sangat lama (29 persen), memindahkan
ibu kota sama dengan memindahkan segala aspek (12.,9 persen), pesimistis Jokowi
akan berhasil (9.4 persen), dan pemindahan ibu kota dalah memindahkan sistem
pemerintahan yang kompleks (4 persen).
Tapi disisi lain, ternyata ada hal lain lagi tentang pemindahan
ibu kota ini,
Menurut anggota Komisi X
DPR, Ferdiansyah keinginan Kemendikbud ini
terkesan blunder. Mengingat pembangunan itu akan dilakukan di tengah rencana
Presiden Jokowi yang ingin memindahkan Ibu Kota negara ke Kalimantan.
"Itu juga harus diklarifikasi. Kalau duit itu masih ada
mengapa tidak kita alokasikan untuk melanjutkan program-program yang langsung
menyentuh kepada rakyat. Kan kita akan pindah Pak Nadiem," tegas
Ferdiansyah di Ruang Sidang Komisi X, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta,
Selasa 28 Januari 2020.
Selain itu, Ketua DPP PKS Ledia Hanifa
mengkritik kurangnya koordinasi menteri dengan Presiden Joko Widodo. Ledia
heran ada kebijakan menteri Jokowi yang tidak
sejalan. Jokowi ingin memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, namun
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dipimpin Nadiem Makarim
menganggarkan pembangunan gedung empat lantai di Jakarta.
"Lucunya nih pak di dalam pembahasan Komisi X misalnya untuk
APBN 2020, ada usulan untuk membangun salah satu gedung berlantai empat untuk
salah satu kementerian mitra Komisi X dan itu letaknya di Jakarta, enggak di
sana. Kan tahu mau pindah. Itu sekian ratus miliar," ujar anggota Komisi X
itu dalam rilis survei Indo Barometer di kawasan Senayan, Jakarta, Minggu
(16/2).
Dia mengatakan, seharusnya para menteri itu sejalan dengan presiden.
Jika program Presiden Jokowi ingin memindahkan ibu kota, seharusnya diikuti
pula dengan kebijakan menteri.
"Maksud saya ini kan mestinya menterinya, para menterinya
juga stick dong kalau mau bikin, mau mendukung presidennya lihat juga dong
program yang ada," kata Ledia.
Nah melihat pemaparan diatas, menurutmu apakah kebijakan ini akan
berhasil atau gagal?
sumber:
Komentar
Posting Komentar