Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menjadi sorotan terkait pernyataan terbarunya yang meminta masyarakat aktif mengkritik pemerintah.
Permintaan itu Jokowi sampaikan pada Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020 pada Senin (8/2). Jokowi mengajak seluruh elemen bangsa untuk berkontribusi dalam perbaikan pelayanan publik.
Sorotan atas pernyataan Jokowi itu kemudian menjadi besar--terutama di media sosial--karena warganet dihadapkan kenyataan ada fenomena pendengung (buzzer) hingga Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang bisa menjerat mereka yang lantang mengkritik, terutama lewat jagat maya.
Beberapa waktu terakhir, sejumlah tokoh nasional menyampaikan keluh kesah mereka seputar kondisi berpendapat di ruang publik di masa Jokowi saat ini.
Salah satunya disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (1999-2000) era Presiden Gus Dur, Kwik Kian Gie. Pada 6 Februari 2021, Ia menyampaikan keluh kesah tersebut di akun twitternya @kiangiekwik.
"Saya belum pernah setakut saat ini mengemukakan pendapat yg berbeda dengan maksud baik memberikan alternatif. Langsung saja d-buzzer habis2an, masalah pribadi diodal-adil," tulis Kwik Kian Gie.
Ia kemudian juga membandingkan kondisi saat ini dengan zaman Soeharto. "Zaman Pak Harto saya diberi kolom sangat longgar oleh Kompas. Kritik2 tajam. tidak sekalipun ada masalah," kata dia.
Selain Kwik, ada juga Menteri Kelautan dan Perikanan (2014-2019) Susi Pudjiastuti yang menyoroti masalah buzzer dan hate speech alias ujaran kebencian. Mantan menteri di periode I Jokowi ini bahkan menyampaikan komentar langsung pada cuitan di twitter Jokowi.
"Mohon dibantu dengan himbauan dari Bapak Presiden untuk menghentikan Hate speech (ujaran kebencian) yg baik yang mengatasnamakan agama, Ras/Suku, Relawan, dll .. Pandemic sudah cukup membuat depress ekonomi sosial juga kesehatan jiwa masyarakat semua," tulis Susi di akun twitternya pada 7 Februari 2021.
Lalu Susi juga mengomentari cuitan netizen yang menyinggung soal buzzer pemerintah kadang sangat kasar ketika tidak sepaham dengan mereka. "Ini adalah duka banyak yg lain. Itulah saya kenapa memohon kepada beliau Jokowi untuk mengimbau masyarakat di Indonesia menghentikan hate speech," tulis Susi pada 10 Februari 2021.
Tak hanya para mantan menteri saja yang mengomentari hal tersebut, pengamat politik Rocky Gerung juga mengomentari pernyataan Presiden Jokowi yang meminta agar masyarakat lebih aktif mengkritik pemerintah. Dia membenturkannya dengan kabar keinginan Menkopolhukam Mahfud MD terkait pengaktifan polisi siber.
Rocky Gerung mengatakan, pernyataan tersebut disambut masyarakat gembira karena lucu. Tak pelak, kata dia, hiburan yang paling memungkinkan akal sehat ialah dengan menertawakan istana.
Komentar menohok Rocky Gerung tersebut disampaikan lewat video berjudul "Presiden Minta Dikritik. Waspada Jebakan Betmen Mahfud MD" yang tayang dalam saluran YouTube Rocky Gerung Official, Kamis (11/2/2021).
"Ternyata masih berlanjut soal kritikmengkritik permintaan Jokowi karena diperkuat Seskab Pramono Anung yang meminta kritik lebih pedas, tapi lucunya diplesetkan publik, kripik pedas atau kripik gurih," kata Hersubeno Arief mengawali pembicaraan seperti dikutip Suara.com.
Pernyataan Hersubeno Arief ditimpali Rocky Gerung dengan tertawa dan mengungkit opini publik sebagaimana dia lihat.
"Itu permintaan Presiden Jokowi yang diteruksan Mahfud MD, Pramono Anung, disambut gembira masyarakat sipil karena lucu. Ini hiburan yang paling memungkinkan akal sehat adalah dengan menertawakan istana," balas Rocky Gerung.
"Cara paling elegan untuk menghormati badut adalah menertawakannya. Kalau badut gak ditertawakan itu artinya kita gak paham tentang perbadutan. Ini begitu juga permintaan istana, ditertawakan netizen, dibuat meme, karena cuma itu cara menghargai," sambungnya.
Rocky Gerung kemudian mengungkit polisi siber yang disebut-sebut akan dikerahkan pada 2021.
Kata dia, gagasan polisi siber bertentangan dengan pernyataan Presiden Jokowi baru-baru ini yang meminta agar mendapatkan kritikan. Sampai-sampai, Rocky Gerung dengan tegas menyebutnya paradoks dari pemaksaan.
"Itulah yang disebut paradoks dari pemaksaan. Dia (pemerintah) lupa, dia pernah mengancam sekarang membujuk supaya jangan takut punya kritik. Batalin dulu polisi siber," tegas Rocky Gerung.
Adapun pada Oktober 2020 lalu, hasil survei Indikator Politik Indonesia sudah menunjukkan sebanyak 47,7 persen responden menyatakan agak setuju bahwa warga makin takut menyatakan pendapat. Kemudian sebanyak 21,9 responden menyatakan bahwa warga sangat setuju makin takut menyatakan pendapat.
"Survei menunjukkan meningkatnya ancaman terhadap kebebasan sipil. Mayoritas publik cenderung setuju atau sangat setuju bahwa saat ini warga makin takut menyuarakan pendapat (79,6 persen)," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalam konferensi pers virtual, Ahad, 25 Oktober 2020.
Sumber :
Mantuulll
BalasHapusMaasyaallah, sangat bermanfaat infonya
BalasHapus