Lomba yang Diadakan BPIP Memperingati Hari Santri Nasional Menuai Kontroversi | Berikut Kritik hingga Usulan Pembubaran BPIP dari Pengamat Politik dan Ulama MUI
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menggelar lomba menulis artikel tingkat nasional, dalam rangka Hari Santri Nasional 2021. Hal ini dibagikan lewat akun Twitter BPIP, @BPIPRI, Rabu, 11 Agustus 2021.
"Dengan tema: Hormat Bendera Menurut Hukum Islam dan menyanyikan Lagu Kebangsaan Menurut Hukum Islam," tulis akun tersebut.
Tema tersebut mengundang reaksi dari warganet, khususnya di Twitter. Pilihan tema lomba dinilai kontroversial dan tak layak. Tema itu juga dinilai tak cocok dengan tema santri.
Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP, Antonius Benny Susetyo mengatakan pilihan tema tersebut menyesuaikan dengan konteks Hari Santri. BPIP melihat pentingnya nilai-nilai keagamaan dalam menyikapi cinta tanah air.
Benny menegaskan, tujuan lomba ini untuk pemaknaan nilai-nilai keagamaan dalam memperkuat kebangsaan.
"Disesuaikan dengan Hari Santri. Sama juga hormat bendera menurut agama Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu," ujarnya.
Namun, lomba ini justru memicu polemik di tengah masyarakat. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mengkritik lomba tersebut. Dia menilai tema yang diangkat menunjukkan kegagalan BPIP dalam memahami Islam dan Pancasila.
"Tema lomba BPIP ini menunjukkan betapa dangkalnya BPIP memahami Islam dan Pancasila," kata Fadli dalam akun twitter @fadlizon.
"Ini produk Islamophobia akut dan cenderung menuduh Islam mempermasalahkan hormat bendera dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Segeralah ganti tema agar tdk memecah belah bangsa," kata Fadli.
Senada, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, mengkritik tema penulisan dalam lomba tersebut. Menurut Mardani, tema yang diangkat menjadi materi lomba tersebut aneh dan terkesan tendensius.
Dia menilai, BPIP semestinya mengangkat tema yang lebih menyatukan, bukan memunculkan kontroversi. Mardani pun mendesak agar BPIP melakukan evaluasi secara menyeluruh.
"Ada ide tema lain yang lebih visioner dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional seperti Pandangan Santri dalam bahaya Perubahan Iklim atau Santri untuk Indonesia Bebas Korupsi," kata Mardani.
"Tapi mengubah tema hanya permukaan, paradigma BPIP semestinya menyatukan dan menguatkan peran agama dalam bingkai harmoni. BPIP perlu evaluasi total," kata Mardani menambahkan.
Banyak para tokoh agama yang mengungkapkan pandangannya, seperti Ustadz Adi Hidayat (UAH). Menurut UAH, tema lomba yang diusungkan menjadi sorotan publik sebaiknya diganti.
“Sah-sah saja kompetisi ini dilakukan dalam konteks memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air. Tapi kita akan melihat apa sesungguhnya yang dihadirkan dalam esensi ini sehingga banyak menimbulkan pandangan beragam,” kata UAH dalam video Tanggapan UAH Tentang Tema Lomba Menulis BPIP di kanal Youtube Adi Hidayat Official.
“Hormat bendera menurut hukum Islam? Sekarang pertanyaannya apakah belum diketahui bagaimana hukum Islam terkait penghormatan bendera. Kalau belum tahu seharusnya bertanya, datang ke ulama atau ke MUI nanti MUI beri fatwa yang akan disosialisasikan,” ujar beliau.
UAH menyimpulkan tema yang diajukan dalam lomba menulis BPIP tidak tepat meskipun tujuannya untuk meningkatkan rasa cinta negara atau penguatan keagamaan dalam konteks kebangsaan. UAH mengusulkan BPIP membuat tema lain yang dinilai selaras dengan santri.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Cholil Nafis juga mengkritik lomba penulisan artikel yang diadakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) hanya membuat gaduh di tengah masyarakat. Ia menilai tema lomba tersebut tak paham tentang esensi nasionalisme yang meneguhkan cinta terhadap tanah air.
"Tema tentang hukum mencium bendera sebagai tema lomba dari lembaga negara menunjukan kehilangan arahnya. Tak paham bagaimana tema nasionalisme yang meneguhkan cinta tanah air daripada bikin gadu. Hukumnya clear dan jelas. Kenapa kok malah kesannya cari musuh dan mementahkan keteguhan Pancasila" cuit Cholil dalam akun media sosial Twitternya @Cholilnafis yang sudah diizinkan dikutip, Minggu (15/8).
Pengamat sosial, ekonomi, dan keagamaan, Anwar Abbas yang juga menjabat Wakil Ketua Umum MUI, menyebut lomba yang diinisiasi oleh BPIP itu tidak kontekstual. Ia khawatir, jika ada satu tulisan peserta lomba yang menyimpang, seluruh santri kena getahnya.
"Kesimpulan saya, BPIP ini memang sebaiknya saja dibubarkan saja," ujar Anwar Abbas kepada detikcom, Jumat (13/8/2021).
Yang dipersoalkan masalah bendera, nanti ujung-ujungnya kalau ada tulisan yang menyatakan haram, misalkan, nanti dijadikan alat untuk menggebuk santri," tegas Anwar
"Dari dulu saya melihatnya BPIP tidak ada yang positif. Yang dikerjakannya mengundang kontroversi terus," sambung Anwar
Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin menanggapi, "Mungkin BPIP sedang mencari cari kegiatan untuk memperingati hari santri. Namun, temanya tidak ada hubungannya sama sekali."
Kemudian, ia melanjutkan kalau acara seperti itu banyak lembaga lain juga bisa melakukannya. Ia pun menilai BPIP bisa dibubarkan saja karena tidak jelas peran dan fungsinya.
"Ya, bubarkan saja itu BPIP," kata dia.
Ia menambahkan walaupun banyak masyarakat yang mengkritik kegiatan tersebut, ia yakin lomba itu akan tetap berjalan. "Mereka akan tetap lanjut. Tanpa mengindahkan kritik publik," kata dia.
Terkait itu, pengamat komunikasi politik Hendri Satrio menilai tema lomba tulis yang diinisiasi BPIP itu sangat sempit. Ia mempertanyakan BPIP terkait tema ini sudah dikonsultasikan dengan Dewan Pengarah atau belum.
Hensat heran lantaran baru kali ini ada tema lomba tulis untuk santri yang kontroversial. Ia membandingkan tak ada sebelumnya saat hari santri nasional atau menyambut HUT kemerdekaan RI setiap 17 Agustus. Bagi dia, akan jadi polemik bila BPIP membuat lomba tulis untuk santri dengan tema yang sempit tersebut.
"Lah, terus kemudian ini gara-gara hari santri ini dibuat hanya berpikir untuk hal sempit. Sebetulnya mereka juga sudah paham bahwa hormat bendera itu tidak masalah. Menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai warga negara juga tidak masalah," jelas Hensat.
Pun, ia menyarankan agar BPIP sebaiknya mengajak santri atau masyarakat untuk berpikir maju ke depan. Caranya, BPIP bisa mengecek ke lembaga survei terkait persoalan utama saat ini yang dihadapi bangsa Indonesia.
https://m.republika.co.id/berita/qxv40d335/uah-pertanyakan-tujuan-lomba-penulisan-bpip
https://m.republika.co.id/berita/qxtr5q328/pengamat-sebut-lebih-baik-bpip-dibubarkan
Komentar
Posting Komentar