Marah-marah Ketika Rapat Kembali Terulang Oleh Tri Rismaharini, Mahfuz Sidik : Risma Mungkin Butuh Psikiater
Sebuah video singkat yang viral di media sosial memperlihatkan aksi Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini marah-marah ketika rapat bersama pejabat Provinsi Gorontalo terkait distribusi bantuan sosial (bansos).
Mensos Risma terlihat mengacungkan pena pada seorang Pendamping Keluarga Harapan (PKH) di Gorontalo ketika pihaknya dituding mencoret data penerima bansos sehingga bantuan tak tepat sasaran.
Pendamping PKH tersebut kemudian didatangi Mensos Risma. Lalu, Risma mengarahkan pulpennya ke dada petugas itu sambil berkata keras. “Jadi bukan kita coret ya! Kamu tak tembak ya, tak tembak kamu!”
Lebih lanjut dalam video itu, Risma juga menyampaikan bahwa pihaknya tak pernah mencoret data penerima bansos dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pihaknya justru memperbarui dan menambah data tersebut secara berkala.
“Data-data itu yang sering kamu fitnah! Itu saya yang kena. DTKS dicoret, saya tidak pernah nyoret, semua daerah kita tambah, ngapain aku nyoret?” ucap Risma.
Perilaku Mensos Risma sontak mengundang reaksi banyak pihak di berbagai media, termasuk gubernur Gorontalo, Rusli Habibie. Mereka menyatakan keprihatinannya terhadap Mensos Risma yang selalu mengedepankan emosionalnya, ketimbang persuasif dalam bekerja.
Gubernur Rusli tidak dapat menerima dan merasa tersinggung Mensos Risma emosional dan menunjuk-nunjuk anak buahnya saat berkunjung ke Gorontalo, Kamis (30/9/2021).
Gubernur Rusli menilai sikap Mensos Risma tidak patut dilakukan. Selain seorang ibu, Risma berpangkat menteri telah memberi contoh buruk bagaimana seorang pejabat negara bersikap.
“Saya saat melihat video itu sangat prihatin. Saya tidak memprediksi seorang ibu menteri, sosial lagi, memperlakukan seperti itu. Contoh yang tidak baik,” kata Rusli saat diwawancarai wartawan usai menghadiri acara Survei Indeks Kepuasan Masyarat Terhadap Kinerja Pemerintah bertempat di Hotel Maqna, Jumat (1/10/2021).
Meski memahami laporan pendamping PKH itu menimbulkan emosi, tetapi Rusli tidak sepakat dengan cara Risma merespons laporan tersebut.
Rusli mengingatkan Risma untuk menjaga sikap di depan rakyat, terlebih saat berkunjung ke kampung orang. Menunjuk nunjuk dan memarahi seorang pendamping PKH dengan emosional membuat hati Rusli sedih.
“Pangkat, jabatan harus kita jaga. Tidak ada artinya pangkat ini semua kita tinggalkan. Kalaupun toh dia salah ya dikoreksi, di depan umum lagi,” sambungnya.
“Pendamping PKH itu menyampaikan kepada ibu menteri ada nama nama ini saldonya kosong karena informasinya sudah dicoret. Itu yang bikin naik darahnya,” jelas Rusli.
“Boleh lah emosi tapi jangan kelakuan seperti itu dong. Itu pegawai saya meskipun dia pegawai rendahan tapi manusia juga. Saya alumni STKS, tahun 80-an sudah kenal menteri Nani Soedarsono, para Dirjen tapi tidak ada yang sikapnya begitu. Saya tersinggung, saya enggak terima,” ketusnya.
Tanggapan lain juga disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Mahfuz Sidik. Menilai hal ini, sikap Mensos Risma adalah contoh seorang pemimpin yang tidak Pancasilais.
“Tidak pantas sama sekali. Bukan perilaku pemimpin pemerintahan. Contoh perilaku tidak Pancasilais!” kata Mahfuz.
Mahfuz menjelaskan, bahwa masyarakat saat ini banyak sedang mengalami kesulitan hidup akibat pandemi covid-19 dan PPKM, terutama tekanan ekonomi.
Karena itu, masyarakat juga diliputi perasaan sedih, cemas, kecewa dan marah terhadap situasi yang penuh ketidakpastian ini.
“Maka wajar kalau petugas pendamping PKH curhat ke menterinya. Terus kenapa harus marah? Kenapa harus berdiri mendatangi petugas sambil menunjuk pulpen ke petugas? Terus kenapa harus ancam mau tembak?” ujar Mahfuz.
Apalagi menurut Mahfuz, peristiwa marah-marah Mensos Risma kepada pendamping PKH di Gorontalo tersebut, terjadi pada Jumat, 1 Oktober 2021 yang bertepatan Hari Kesaktian Pancasila tahun ini.
“Saat masyarakat dihimbau pemerintah memperingati Hari Kesaktian Pancasila, eh malah menyaksikan perilaku seorang Mensos Risma yang tidak Pancasilais. Hal ini tentu saja kita sayangkan,” tegasnya.
Mantan Ketua Komisi I DPR RI Periode 2010-2017 menjelaskan, agama telah mengajarkan untuk tidak mengedepankan marah-marah, apalagi mengancam seseorang yang merupakan cerminan Sila Pertama Pancasila.
Tindakan Mensos Risma itu, juga dinilai tidak mencerminkan Sila Kedua Pancasila yang seharusnya menghormati dan menghargai sesama, sekalipun dia rakyat kecil.
Seharusnya mantan Walikota Surabaya itu, bisa menjaga komunikasi antar budaya agar tetap harmonis dan menyatu. Hal itu merupakan cerminan Sila Ketiga Pancasila.
Sedangkan Sila Keempat Pancasila, lanjut Mahfuz, musyawarah dan mengedepankan hikmah dalam setiap menghadapi permasalahan.
Mengenai pengaduan pendamping PKH bahwa ada warga miskin di Gorontalo yang tidak lagi menerima bansos di rekeningnya, hal itu sebagai fitrah dan dimana letak kesalahannya?
“Pendamping PKH yang bertugas dan bertanggungjawab soal itu, kemudian curhat ke Mensos Risma. Apa salahnya? Apakah itu fitrah? Saya kira sikap Menteri Sosial tersebut tidak mencerminkan keadilan sosial,” tegasnya.
“Mungkin perlu juga dievaluasi oleh psikolog atau psikiater. Rakyat butuh pemimpin yang lembut, sabar dan mengayomi rakyatnya,” pungkas Mahfuz.
Perihal aksi Risma ini, CNNIndonesia.com telah mencoba menghubungi Staf Khusus Mensos Bidang Pengembangan SDM dan Program Kementerian, Suhadi Lili, namun belum mendapatkan respons.
Mahfuz mengaku sependapat dengan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie agar Presiden Jokowi menegur dan mengevaluasi Mensos Risma.
Karena diketahui, bukan kali ini saja mantan wali kota Surabaya itu marah-marah terkait bansos. Risma pernah marah saat menemukan bansos disunat di daerah Kota Tangerang, Banten, beberapa waktu lalu.
“Tolonglah, mumpung Pak Presiden juga bisa lihat di Youtube, di mana mana karena sudah ribut. Memperingati stafnya karena seperti itu,” pungkas Gubernur Gorontalo tersebut.
Sumber :
https://suaraislam.id/risma-marah-marah-ke-pendamping-pkh-mahfuz-perlu-ke-psikolog-atau-psikiater
Komentar
Posting Komentar