Santer isu kewajiban PCR yang ditetapkan pemerintah bagi semua pengguna moda transportasi berkaitan dengan stok PCR yang menumpuk yang dimiliki para pengusaha dan importir yang sekaligus juga para pejabat.
Hal itu diungkapkan salah satunya oleh pemilik akun facebook Agustinus Edy Kristianto. Dalam paparannya di Facebook, Agustinus Edy Kristianto mengungkapkan beberapa laboratorium tes PCR dimiliki politikus dan konglomerat justru meraup untung saat pandemi Covid-19.
Terkait permainan bisnis tes PCR kian hangat diperbincangkan publik. Bahkan, sebelumnya, Pengamat Politik Rocky Gerung mengendus adanya peran pihak importir yang disponsori oleh negara untuk permainan bisnis tes PCR tersebut.
Polemik isu permainan bisnis tes PCR ini juga telah menyedot perhatian seorang produser asal Indonesia, Joko Anwar, yang mengaku penasaran atas kebenaran persoalan bisnis tes PCR tersebut.
Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Joko Anwar melalui cuitan akun Twitter pribadinya @jokoanwar pada Senin, 1 November 2021.
"Penasaran. Apakah ada oknum pejabat yang punya saham di bisnis tes PCR? Nanya lho ini," ujar Joko Anwar,
Joko Anwar kembali menegaskan bahwa dia hanya dilandaskan rasa penasaran terhadap polemik dugaan bisnis tes PCR tersebut.
Sementara, seperti diketahui presiden Jokowi telah memberikan perintah untuk menurunkan harga tes PCR usai mendapatkan masukan dan kritikan dari rakyat.
Kini Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan sejumlah pejabat kabinet Presiden Jokowi dicurigai terkait dalam bisnis tes PCR di Indonesia. PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) yang menjadi perusahaan penyedia tes Covid di RI itu disebut didirikan Luhut dan 8 pemegang saham lainnya. Namun, Juru Bicara Menko Marves, Jodi Mahardi menegaskan tak ada konflik kepentingan dari keterlibatan Luhut di PT GSI.
Jodi mengakui memang sebelumnya ada sejumlah pengusaha yang berniat membantu penanganan pandemi pada awal 2020. Para pengusaha tersebut mengajak Luhut mendirikan PT GSI yang fokus melayani tes Covid-19. Jodi menyampaikan PT GSI tidak pernah membagikan deviden, termasuk untuk Luhut. Keuntungan digunakan untuk menggelar tes Covid-19 gratis secara massal.
Sebelumnya, aturan wajib tes PCR jadi sorotan publik. Sejumlah kalangan masyarakat mendesak pemerintah menurunkan harga tes PCR yang terlalu tinggi.
Setelah desakan publik, pemerintah menurunkan harga tes PCR. Harga tes itu maksimal Rp275 ribu di Jawa-Bali dan Rp300 ribu di provinsi lainnya.
Meski harga telah diturunkan, perdebatan belum selesai. Keterlibatan sejumlah pejabat negara dalam bisnis tes PCR terungkap ke publik.
Sumber :
https://seputartangsel.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-142919322/sindir-pejabat-ikut-bisnis-pcr-gus-umar-enak-ya-pejabat-sekarang-rakyat-mati-karena-covid-malah-kaya
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211101185526-12-715196/dugaan-menteri-jokowi-di-bisnis-pcr-bisa-picu-konflik-kepentingan
https://seputartangsel.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-142920268/isu-permainan-bisnis-tes-pcr-memanas-joko-anwar-apakah-ada-oknum-pejabat-punya-saham-di-bisnis-pcr
Komentar
Posting Komentar