Wacana penundaan Pemilu 2024 yang dilontarkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar telah disambut dua partai koalisi lain. PAN dan Golkar telah menyatakan sikap mendukung usulan PKB agar Pemilu 2024 ditunda karena alasan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Sedangkan, tiga partai koalisi lain PDIP, Nasdem, Gerindra telah menyatakan penolakan, dan hanya PPP yang belum tegas menyatakan sikap. Meski sempat menahan diri, Gerindra melalui Wakil Ketua Umum Sugiono tegas jika partainya menolak usulan Cak Imin.
Wacana ini diawali oleh Muhaimin, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mengusulkan Pemilu 2024 diundur dengan dalih khawatir mengganggu stabilitas ekonomi Tanah Air pada tahun tersebut.
"Yah, terserah saja. Namanya juga usul," "Ini usulan saya, tentu saya hanya bisa mengusulkan," kata Cak Imin
"Soal nanti bagaimananya, semua kembali kepada ketua umum partai, nanti yang akan ditentukan dan dibahas oleh para ketua umum dan juga oleh, tentu, penentunya Bapak Presiden," ungkapnya di Universitas Indonesia Timur, Makassar, Selasa
Dalam beberapa kali kesempatan, tiga Ketua Umum partai pendukung usulan penundaan Pemilu berdalih bahwa tren pemulihan ekonomi harus dijaga dan tidak terganggu oleh hal apapun, termasuk oleh Pemilu. Mereka memakai ekonomi sebagai dalih agar Pemilu 2024 ditunda.
Namun, dalam sebuah rapat, usut punya usut rupanya pemerintah disebut juga telah berkehendak menunda pemilu. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan disebut menjadi dalang di balik usulan itu.
Luhut ingin agar proyek pemindahan Ibu Kota negara ke Kalimantan Timur setidaknya tidak terganggu hingga 2027. Sehingga konsekuensinya, Pemilu harus ditunda hingga 2027.
Namun hal itu telah dibantah oleh Juru Bicara Luhut Binsar Pandjaitan, yakni Jodi Mahardi lantas angkat suara. Dia mengakui bahwa Luhut memang sering bertemu dengan tokoh politik. Namun, ia menampik usulan penundaan Pemilu 2024 didesain oleh Luhut.
Direktur Eksekutif Kedai KOPI Kunto Adi Wibowo menilai bahwa alasan pemerintah untuk menunda Pemilu 2024 terlalu irasional. Menurut dia, wacana penundaan pemilu justru akan sangat berpengaruh pada iklim investasi dalam negeri.
"Saya yakin investor itu akan berhati-hati menginvestasikan dananya ketika dia melihat bahwa sebuah negara aturan hukumnya bisa diubah sesuai elite penguasa," kata dia, Rabu (2/3).
Di sisi lain sekretaris Jendral Majelis Ulama Indonesia (MUI), Amirsyah Tambunan menegaskan pihaknya menolak usulan penundaan Pemilu 2024 mendatang.
Ia lantas mengingatkan hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI tahun 2021 yang menyatakan bahwa masa jabatan presiden harus dibatasi maksimal dua periode.
"Ini salah satu dasar pemilu maslahat yang terhindar dari praktik kecurangan menjadi Pemilu yang jujur dan adil (Jurdil)," kata Amirsyah, Minggu (27/2).
Pihak KPU pun mendorong agar Peraturan KPU (PKPU) yang akan dijadikan pedoman untuk seluruh rangkaian pelaksanaan Pemilu serentak di tahun 2024 dapat segera disahkan oleh pemerintah dan DPR. Hal itu merupakan salah satu hasil dari Rapim KPU di Surabaya yang digelar pada 23 hingga 26 Februari 2022.
Menurut Hasyim, percepatan pengesahan PKPU tersebut lantaran adanya tahapan atau proses menuju pesta demokrasi 2024 yang akan dimulai pada tahun 2022 ini.
Sumber:
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220302140342-32-765985/pemilu-2024-diundur-ancaman-investor-kabur-dan-waspada-manuver-mpr
https://nasional.kompas.com/read/2022/03/01/13401671/soal-pemilu-2024-ditunda-cak-imin-terserah-saja-namanya-juga-usul
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220227124150-32-764667/mui-tolak-pemilu-2024-diundur-fatwa-ulama-presiden-hanya-2-periode
https://nasional.sindonews.com/read/698969/12/bergulir-wacana-pemilu-2024-diundur-kpu-dorong-pkpu-segera-disahkan-1646024571
https://tirto.id/wacana-pemilu-2024-diundur-tuai-polemik-jokowi-harus-tegas-menolak-gprs
Komentar
Posting Komentar