Ahli Epidemilogi dan Biostatistik Universitas Indonesia Dr Pandu Riono meminta para staf khusus presiden dan menteri untuk lebih aktif berkontribusi dalam penanganan virus corona covid-19 di Indonesia.
Pandu mengatakan, pemerintah saat ini sebenarnya sudah sangat berkapasitas dalam menangani virus corona, terlebih dengan disokong oleh staf khusus yang lengkap dari senior sampai millenial.
"Harusnya SDM mumpunilah, banyak orang pintar kan di pemerintahan, banyak orang kaya, banyak yang jadi staf khusus, presiden staf khususnya banyak, ada yang tua, ada yang millenial, ada yang punya start-up, jadi seharusnya presiden minta 'kamu kan staf khusus, sekarang bantu saya,' begitu dong," kata Pandu kepada Suara.com
Oleh sebab itu, anggota Tim Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) itu menunggu kerja nyata dari para staf khusus yang ada di pemerintahan.
"Menteri juga punya staf khusus, jadi problemnya itu semua itu punya staf khusus yang dibayar oleh negara, kerja dong atau mikirlah paling tidak, bantu menterinya untuk memikirkan apa yang harus dilakukan," tegasnya.
Pandu berharap pemerintah tidak lagi memikirkan citra dan lebih mengutamakan kesehatan masyarakat saat penanganan virus corona corona covid-19.
Pandu mengatakan, pemerintah tidak boleh lagi meremehkan virus corona yang jelas-jelas sudah menginfeksi ribuan orang, dan ratusan ribu orang lainnya berstatus pasien dalam pengawasan.
Untuk diketahui, data kasus virus corona hingga 15 April 2020 jumlah pasien positif mencapai 5.136, meninggal 468, sembuh 446, ODP 165.549, dan PDP 11.165.
Adapun belakangan ini terjadi kontroversi kepada beberapa Staf Khusus Presiden Joko Widodo, salah satunya Andi Taufan Garuda Putra. Ia membuat kontroversi setelah diketahui mengirim surat kepada semua camat di Indonesia dengan menggunakan kop resmi Sekretariat Kabinet RI.
Dalam surat tersebut, Andi Taufan memperkenalkan dirinya kepada semua camat di Indonesia selaku Staf Khusus Presiden.
Surat itu merupakan permohonan agar para camat mendukung edukasi dan pendataan kebutuhan alat pelindung diri (APD) demi melawan wabah virus corona ( Covid-19) yang dilakukan oleh perusahaan pribadi staf khusus milenial itu, yakni PT Amartha Mikro Fintek (Amartha).
Petugas lapangan Amartha disebut akan berperan aktif memberikan edukasi kepada masyarakat desa soal tahapan penyakit Covid-19 beserta cara-cara penanggulangannya.
Amartha juga akan mendata kebutuhan APD di puskesmas atau layanan kesehatan lainnya di desa agar pelaksanaannya berjalan lancar.
Belakangan, surat tersebut dikecam sebagian besar warganet. Mereka berpendapat, tindakan itu melibatkan perusahaan pribadi, apalagi sampai mengirimkan surat ke camat untuk membantu aktivitas perusahaannya merupakan hal yang tidak pantas.
Andi Taufan lantas menyampaikan permohonan maaf terkait keberadaan surat atas nama dirinya dengan kop Sekretariat Kabinet dan ditujukan kepada camat di seluruh Indonesia.
Dia menjelaskan, aktivitas perusahaan pribadinya dalam memerangi virus corona di tingkat desa itu merupakan hasil kerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
Saat mengirim surat tersebut kepada semua camat di Indonesia, Andi Taufan bermaksud untuk bergerak cepat membantu mencegah dan menanggulangi Covid-19 di desa.
Menurut dia, hal itu dapat dilakukan melalui dukungan secara langsung oleh tim lapangan Amartha yang berada di bawah kepemimpinannya.
Dukungan tersebut murni atas dasar kemanusiaan dan menggunakan biaya Amartha serta donasi dari masyarakat yang akan dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.
Ia juga menegaskan bahwa dukungan yang diberikan itu dilakukan tanpa menggunakan anggaran negara, baik APBN maupun APBD.
"Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas kegaduhan dan ketidaknyamanan yang timbul. Apa pun yang terjadi, saya tetap membantu desa dalam kapasitas dan keterbatasan saya," kata dia.
Respons Istana
Dalam menyikapi kejadian ini, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral menyebutkan, Istana Kepresidenan telah memberi teguran keras kepada Andi Taufan.
"Yang bersangkutan sudah ditegur keras dan sudah meminta maaf secara terbuka juga melalui surat yang sudah diviralkan, yang kita tahu belakangan ini," kata Donny saat dihubungi, Selasa (14/4/2020).
Karena sudah ada permintaan maaf, Donny menyebut tak perlu ada sanksi lebih jauh yang diberikan kepada Andi Taufan.
Hal yang terpenting, kata dia, kesalahan yang dilakukan Andi itu tak boleh diulangi di kemudian hari.
Sementara terkait desakan agar Andi Taufan mengundurkan diri, Donny menegaskan bahwa hal tersebut dikembalikan kepada salah satu stafsus milenial itu.
"Kalau yang bersangkutan merasa perlu mundur ya mundur, tapi yang bisa memberhentikan ya hanya Presiden yang punya hak prerogratif," kata dia.
Berikutnya, Staf Khusus Presiden Adamas Belva Delvara memberi penjelasan soal terpilihnya Skill Academy by Ruang Guru sebagai salah satu mitra program Kartu Prakerja.
Skill Academy merupakan salah satu perusahaan yang didirikan dan dipimpin Belva sehingga banyak yang menilai ada konflik kepentingan yang terjadi.
Belva pun memberi penjelasan lewat akun Twitternya @AdamasBelva, Rabu (15/4/2020). Ia mempersilahkan kompas.com untuk mengutip keterangannya.
Lewat sebuah utas di Twitter itu, Belva menjelaskan, ia sama sekali tidak ikut dalam pengambilan keputusan apapun di program Kartu Prakerja.
Termasuk besaran anggaran maupun mekanisme teknisnya. Semua dilakukan independen oleh Kemenko Perekonomian dan Manajemen Pelaksana (PMO).
"Dapat dicek di semua daftar kehadiran rapat mengenai Prakerja bersama Kemenko dan PMO, saya tidak pernah hadir," kata Belva.
Belva juga menegaskan penentuan mitra Kartu Prakerja dilakukan independen oleh Kemenko dan PMO, tanpa intervensi siapa pun. Saat ini mitra resmi pun juga banyak.
Total mitra ada delapan dan semuanya mengikuti proses seleksi dari akhir tahun 2019 yang dibuka untuk umum
Lalu kedelapan mitra resmi itu pun kemudian juga membuka platform-nya untuk mitra umum, sehingga total mitra yang berpartisipasi di program ini mencapai puluhan mitra.
"Setahu saya, mitra baru pun juga tinggal daftar saja ke e-commerce," kata dia.
Belva menyebut proses ini mirip dengan proses kurasi Kartu Indonesia Pintar yang sudah lama berjalan. Banyak toko atau barang yang terima pembayaran dari KIP/KJP.
Oleh karena itu, ia menegaskan keterlibatan Skill Academy bukan penunjukan langsung seperti layaknya pengadaan umum lainnya.
"Tidak benar bahwa seakan-akan kebijakan ini menguntungkan salah satu pihak, karena prosesnya jelas, dan mitra pun jumlahnya saat ini puluhan, dengan total lebih dari 2000 kelas dari berbagai bidang," katanya.
Ia juga menegaskan bahwa Skill Academy sudah didirikan sejak tahun lalu dan merupakan ekstensi dari produk Ruang Guru lainnya
Pemasaran Skill Academy di berbagai media sudah dilakukan sejak tahun 2019, termasuk di televisi, digital, dan lain lain.
Sampai saat ini sudah ada satu juga pengguna yang memanfaatkan platform ini.
"Sehingga mungkin wajar jika terpilih jadi salah satu dari banyak mitra, terlepas dari saya adalah stafsus atau bukan. Saya sekali lagi tidak ikut dalam keputusan apapun, bukan pejabat pengadaan, bukan Pejabat Pembuat Komitmen, dan lain-lain," ujarnya.
Sumber :
suara.com
kompas.com
Komentar
Posting Komentar