Revisi UU MK , Mengapa?

Komisi III DPR membentuk Panitia Kerja (Panja) revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (MK). Seluruh fraksi di DPR diminta mengajukan nama sebagai anggota panja.

“Untuk mendalami dan mengefektifkan pembahasan, langsung dibentuk Panja RUU MK. Setuju?” tanya Ketua Komisi III DPR Herman Hery kepada peserta rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 25 Agustus 2020.

“Setuju,” kata seluruh peserta rapat,

Herman menuturkan ada 121 daftar inventarisasi masalah (DIM) revisi UU MK. DIM terdiri atas 101 DIM tetap, 10 DIM substansi, delapan DIM redaksional, dan dua DIM substansi baru.

Politikus PDI Perjuangan itu meminta Sekretariat DPR segera bersurat ke setiap fraksi. Mereka diminta menyetor nama sebagai anggota panja revisi UU MK.

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengapresiasi langkah cepat Komisi III DPR. Dia berharap revisi UU MK dibahas secara teliti.

“Pembahasan harus hati-hati walaupun sudah mengajukan tanggapan dan substansi, tapi kita lihat perkembangannya,” ujar Yasonna.

DPR dan Pemerintah sepakat melanjutkan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.  Ada sejumlah poin yang bakal dibahas seperti kedudukan susunan dan kekuasaan MK serta pengangkatan dan pemberhentian hakim MK.

Kemudian, kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi serta dewan etik hakim konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi juga akan menjadi topik pembahasan.
    
Rapat dihadiri Yasonna Laoly, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo, perwakilan Kementerian Keuangan, dan perwakilan mahkamah konstitusi.

Wakil Ketua komis III Adies Kadir mengatakan, sejumlah pasal dalam UU tentang Mahkamah Konstitusi  tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum masyarakat.

Itulah yang menjadi alasan Komisi III mengajukan revisi atas undang-undang yang sudah diubah sebanyak tiga kali itu. 

"Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dilatarbelakangi karena terdapat beberapa ketentuan yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan," kata Adies dalam rapat kerja Komisi III dengan Menkumham, Kemenpan-RB, dan Kementerian Keuangan, yang disiarkan langsung TV Parlemen, Senin (24/8/2020).

Adies mengatakan, dalam perkembangannya, setelah perubahan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, melalui UU Nomor 8 Tahun 2011 dan UU Nomor 4 Tahun 2014, beberapa ketentuan pasalnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan konstitusional bersyarat oleh putusan MK.

Adies juga mengatakan, RUU tentang Mahkamah Konstitusi yang menjadi inisiatif DPR ini akan memuat empat aturan, yaitu pertama, kedudukan susunan dan kekuasaan MK.

Kedua, pengangkatan dan pemberhentian hakim MK.

"Ketiga, kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi serta dewan etik hakim konstitusi; dan keempat, putusan mahkamah konstitusi," ujarnya.

Lebih lanjut, Adies mengatakan, RUU tentang Mahkamah Konstitusi perlu mengatur ketentuan peralihan agar jaminan kepastian hukum yang adil bagi pemohon dan hakim konstitusi terjamin secara konstitusional.

"Demikianlah keterangan pimpinan komisi III DPR RI terhadap RUU tentang Mahkamah Konstitusi ini," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, pada Rapat Paripurna DPR, Kamis (2/4/2020), DPR menyepakati Revisi Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi inisiatif DPR.

RUU tersebut masuk daftar RUU Kumulatif Terbuka 2020-2024.

Sumber :

https://www.google.com/amp/s/m.medcom.id/amp/4KZRYWWK-komisi-iii-dpr-bentuk-panja-revisi-uu-mk

https://nasional.kompas.com/read/2020/08/24/13094751/ini-alasan-komisi-iii-ajukan-revisi-uu-tentang-mahkamah-konstitusi