7 Poin RUU Ciptaker Bermasalah, Buruh Bersiap Mogok Nasional

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan pihaknya menolak sebanyak tujuh poin kesepakatan antara Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan pemerintah untuk dimuat di dalam Rancangan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Ciptaker). Buruh pun bersiap menggelar aksi mogok nasional.

"Terhadap tujuh hal yang lainnya, buruh Indonesia menolak keras dan tidak menyetujui hasil kesepakatan tersebut," kata Said.

Poin pertama penolakan terkait penghapusan upah minimum kota/kabupaten (UMK) bersyarat dan upah minimum sektoral kota/kabupaten(UMSK)

Said berkata, UMK tidak perlu diberikan syarat karena nilai UMK yang ditetapkan di setiap kota/kabupaten berbeda-beda. Ia anggap keliru pernyataan yang menyebutkan bahwa UMK di Indonesia lebih mahal dibandingkan negara di kawasan Asia Tenggara lainnya.

"Kalau diambil rata-rata nilai UMK secara nasional, justru UMK di Indonesia jauh lebih kecil dari upah minimum di Vietnam," tutur Said.

Said juga meminta UMSK tetap ada demi memberikan keadilan. Ia memberikan solusi agar penetapan nilai kenaikan dan jenis industri yang mendapatkan UMSK dilakukan di tingkat nasional.

"Jadi UMSK tidak lagi diputuskan di tingkat daerah dan tidak semua industri mendapatkan UMSK, agar ada fairness," ucap dia.

Hal kedua yang ditolak buruh terkait pengurangan nilai pesangon dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan, di mana 19 bulan dibayar pengusaha dan enam bulan dibayar BPJS Ketenagakerjaan.

Selanjutnya, kata Said, pihaknya menolak soal perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). 

Menurutnya, buruh menolak pasal yang menyatakan tidak ada batas waktu kontrak atau kontrak seumur hidup.

Poin keempat terkait karyawan kontrak dan outsourcing seumur hidup. Menurut Said, hal ini menjadi masalah serius bagi buruh. Ia pun mempertanyakan pihak yang akan membayar Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) untuk karyawan kontrak dan outsourcing.

"Tidak mungkin buruh membayar kompensasi untuk dirinya sendiri dengan membayar iuran JKP," kata Said.

Kelima, buruh menolak jam kerja yang eksploitatif.

Keenam, lanjut dia, buruh menolak penghilangan hak cuti dan hak upah atas cuti. Menurutnya, dalam draf RUU Omnibus Law Ciptaker yang telah disepakati untuk dibawa ke Rapat Paripurna, cuti haid dan melahirkan bagi pekerja perempuan terancam hilang, karena hak upahnya atas cuti tersebut hilang.

Terkahir, terancam hilangnya jaminan pensiun dan kesehatan karena adanya kontrak seumur hidup.

Berangkat dari itu, Said berkata, sebanyak 2 juta buruh akan melakukan aksi mogok nasional yang berlokasi di lingkungan perusahaan masing-masing.

Dia menegaskan, aksi mogok nasional dilakukan sesuai dengan UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan UU Nomor 21 Tahun 2000 yang menyatakan fungsi serikat pekerja salah satunya adalah merencanakan dan melaksanakan pemogokan.

"Mogok nasional ini akan diikuti sekitar 2 juta buruh di 25 provinsi dan hampir 10 ribu perusahaan dari berbagai sektor industri di seluruh indonesia, seperti industri kimia, energi, tekstil, sepatu, otomotip, baja, elektronik, farmasi," tuturnya.

Selain aksi mogok nasional, menurut dia, buruh juga akan mengambil langkah strategis lainnya sepanjang waktu sesuai mekanisme konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku.

Menurutnya, buruh tidak akan pernah berhenti melawan sepanjang RUU Omnibus Law Ciptaker merugikan buruh dan rakyat kecil.

Dalam kesempatan terpisah, Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) mendesak agar pengesahan RUU Omnibus Law Ciptaker dibatalkan. Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos mengatakan bahwa rakyat tidak membutuhkan RUU Omnibus Law Ciptaker.

"Batalkan Omnibus Law seluruhnya. Sidang Paripurna DPR RI tidak mengesahkan dan mengundangkan RUU Ciptaker. Rakyat tidak membutuhkan Omnibus Law," kata Nining dalam konferensi pers sikap GEBRAK terhadap rencana pengesahan RUU Omnibus Law Ciptaker secara daring.

Ia pun meminta DPR bersama pemerintah lebih berpihak kepada rakyat dengan menghentikan aksi pemutusan hubungan kerja (PHK) dan perampasan hak-hak buruh di massa pandemi Covid-19.

Selain itu, lanjut Nining, DPR dan pemerintah juga harus menghentikan perampasan dan penggusuran tanah rakyat serta menjalankan reforma agraria yang sejati, menghentikan kriminalisasi aktivis dan pembungkaman demokrasi, mencabut UU Minerba, mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU Masyarakat Adat, dan RUU Pekerja Rumah Tangga.

Dia berkata, pihaknya juga meminta DPR fokus mengawasi penggunaan anggaran penanganan pandemi Covid-19 dan dampak krisis ekonomi secara nasional dan sistematis.

Sebelumnya, sebanyak tujuh fraksi setuju untuk melanjutkan pembahasan RUU Omibus Law Ciptaker ke Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (8/10) mendatang, sementara 2 fraksi lain menolak.

Dua fraksi yang menyampaikan penolakan pengesahan RUU itu adalah Demokrat dan PKS. Sementara tujuh fraksi lain yang menyetujui RUU ini dibahas pada tingkat selanjutnya adalah PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, PAN dan PPP.

Keputusan dalam Raker Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Omnibus Law Cipta Kerja di DPR pada Sabtu (3/10) malam.

Tolak RUU Ciptaker, Buruh akan Demo & Mogok Massal pada 6-8 Oktober

Aliansi Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) bersama Jaringan Aliansi Tingkat Provinsi-Kota akan melakukan aksi demo dan mogok kerja di berbagai daerah pada 6 sampai 8 Oktober 2020 untuk menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker).

RUU tersebut telah disepakati selesai dibahas di tingkat I disepakati Sabtu (3/10/2020) jelang tengah malam oleh tujuh fraksi partai politik di DPR RI, DPD RI, dan pemerintah. Hal ini membuat banyak elemen masyarakat yang selama ini menolak RUU tersebut kecewa dan menyatakan akan melakukan aksi penolakan.

“Tangggal 6, 7 ,dan 8 Oktober 2020 kami akan melakukan aksi di berbagai daerah, dan puncaknya tanggal 8 di DPR RI," kata Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Nining Elitos dalam konferensi pers virtual, Minggu (4/10/2020).

Di tengah pandemi COVID-19 ini kata Nining para wakil rakyat disebutnya tak punya empati. Berkali-kali rakyat menyampaikan aspirasi, menolak RUU Omnibus Law Ciptaker tetapi tak digubris, bahkan mereka terus melakukan pembahasan dan telah menyepakatinya.

“Wakil rakyat dan pemerintah sudah tidak lagi peka terhadap persoalan yang dihadapi rakyat. Mau tidak mau di masa pandemi, saat rakyat khawatir masalah kesehatan dan keselamatan tetapi kita dipaksakan untuk turun ke jalan. Dipaksa harus melawan karena tidak ada itikad baik," ujarnya.

Ketua Majelis Nasional Federasi Serikat Buruh Karya Utama (FSBKU) Yohanes Joko Purwanto menyatakan siap mulai turun ke jalan mengkoordinir buruh yang ada di Lampung. Dalam situasi ini kata dia sudah tidak ada lagi kompromi dan negosiasi yang bisa dilakukan.

“Pilihannya adalah membatalkan omnibus law. Itu harga mati. Oleh karena itu besok kami bersama elemen buruh, mahasiswa, dan elemen lain akan turun ke jalan," kata dia.

Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja Danamon Dannis Seniar yang menjadi perwakilan dari Gerakan Tolak Omnibus Law (Getol) Jawa Timur menyatakan siap untuk melakukan perlawanan mengerahkan massa sebanyak-banyaknya.

“Di Jawa Timur saya mewakili 50 organisasi dari buruh, petani, mahasiswa dan seluruh elemen perjuangan rakyat. Kami sudah melakukan konsolidasi, kami akan berupaya dengan seluruh kekuatan di tanggal 6 sampai 8 untuk melakukan aksi penolakan," kata Dannis.

Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Ilhamsyah mengatakan meski situasi pandemi ini menyulitkan namun menurutnya tak ada lagi cara lain yang bisa dilakukan selain melakukan perlawanan turun ke jalan. Aksi pemogokan yang sebelumnya telah dilakukan oleh sebagian aliansi buruh juga perlu lagi dikumandangkan.

“Pemogokan atau aksi perlawanan yang dilakukan gerakan rakyat itu adalah wujud dari penegasan terhadap posisi penolakan terhadap omnibus law," kata Ilham.

Dalam konferensi pers tersebut GEBRAK menyerukan pemogokan umum nasional sebagai sikap penolakan agar RUU Omnibus Law Ciptaker dibatalkan seluruhnya.

“Demikian pernyataan kami kepada kaum buruh dan seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan dukungan atas aksi nasional yang akan kami selenggarakan. Kami berharap kepada seluruh elemen gerakan rakyat Indonesia dapat bersama turun ke jalan dalam perlawanan besar dan terpimpin untuk membatalkan Omnibus Law seluruhnya," kata Nining menutup konferensi pers.

https://m.cnnindonesia.com/nasional/20201004154619-20-554187/7-poin-ruu-ciptaker-bermasalah-buruh-bersiap-mogok-nasional

https://www.google.co.id/amp/s/amp.tirto.id/tolak-ruu-ciptaker-buruh-akan-demo-mogok-massal-pada-6-8-oktober-f5yg