Wacana pemindahan Ibu Kota Negara yang dulu sempat ramai diperbincangkan sekarang tidak lagi menjadi wacana. Pemerintah makin serius terkait ibu kota baru negara (IKN) baru RI. Bahkan aparatur sipil negara (ASN) akan segera dipindahkan ke wilayah Kalimantan Timur itu.
PNS akan menjadi yang terlebih dahulu pindah di tahun depan alias 2022. Hal ini ditegaskan pemerintah melalui rapat kerja bersama dengan Komisi II DPR RI.
Namun Plt Kepala BNK Buma Haria Wibisana mengatakan jumlah personil secara rinci belum jelas. Yang pasti 2.350 ASN akan pindah, Bukan hanya PNS tapi juga TNI dan Polri yang ditarget 2023.
"Kebutuhan anggaran Rp 5,5 miliar," ujarnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Nasional Rudi Soeprihadi mengatakan hal serupa. Khusus untuk TNI dan Polri, ia mengatakan ini untuk memastikan keamanan.
"Kan kita 2024 Agustus (upacara kenegaraan), kita udah mepet. Jadi kita harus prioritaskan lagi, yang penting pemerintahan itu bisa berjalan. Itu persiapannya," kata Rudi.
Dia menambahkan ditargetkan pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) mengenai pemindahan ibu kota negara akhir tahun ini. Dengan begitu mulai tahun depan, kantor pemerintahan dan istana kepresidenan sudah bisa mulai dibangun.
Menurut Rudi rencana IKN belum termasuk pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022. Ada peluang pembangunan dimulai oleh pihak swasta, ungkapnya.
"Sangat dimungkinkan. KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) itu sangat dimungkinkan. Sekarang ini yang disiapkan beberapa adalah kajiannya. Nanti swasta yang akan masuk kan. nanti kita harus pastikan kan melalui proses," jelasnya.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengatakan, para Aparatur Sipil Negara (ASN) seperti PNS di kementerian/lembaga dan instansi pusat bisa pindah secara bertahap.
"Kami ingin target akhir tahun 2023 sebagian ASN kementerian, lembaga, dan instansi pusat sudah bertahap pindah ke ibu kota baru," kata Tjahjo Kumolo, Minggu (10/10/2021).
Sementara itu, Kementerian PPN/Bappenas sudah menyiapkan anggaran untuk 'angkut' PNS pindah ke ibu kota baru.
Dalam pagu anggaran Kementerian PPN/Bappenas tahun 2022 sebesar Rp1,37 triliun, sebanyak 3,8% atau Rp52,78 miliar akan dialokasikan untuk belanja modal.
"Belanja modal Rp52,78 miliar untuk revitalisasi dan pemutakhiran fasilitas klinik Kementerian PPN/Bappenas, dukungan pemutakhiran fasilitas integrated digital workspace-flexi work untuk persiapan pegawai pindah ibu kota negara," ujar Menteri PPN/Kepala Bappens Suharso Monoarfa.
Dia mengatakan saat ini perencanaan ibu kota negara telah sampai pada penyelarasan masterplan dengan rencana tata ruang kawasan strategis nasional (RTR KSN).
Sebagai informasi pembangunan IKN masih terus berlanjut, ini berdasarkan dokumen Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 510,79 miliar untuk pembangunan IKN baru, ungkap dokumen yang dikutip CNBC Indonesia Minggu (10/10/2021).
Setiap ASN harus siap ditugaskan di seluruh wilayah Indonesia. Bahkan wilayah terpelosok atau terpencil sekalipun.
Hal ini pun jelas termaktub di dalam Undang-Undang No. 5/2014 tentang ASN, yang mana Pegawai ASN wajib bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sehingga PNS, TNI hingga Polri tak bisa menolak dipindahkan.
Menaggapi hal tersebut, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyuarakan penolakannya terhadap realisasi rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Kalimantan Timur. PKS berargumen, minimnya diskursus publik dalam perencanaan serta tidak transparannya proposal pemerintah mengenai proses pemindahan ibukota membuat rencana pemindahan IKN ini harus ditunda.
"Pertama dari sisi prosedurnya dan juga legalitasnya ya karena ini kebijakan yang sangat strategis sekali. Kemudian yang kedua dari substansinya. Kita juga melihatnya secara makro, apa problem Indonesia saat ini? Maka diharapkan kebijakan IKN ini akan menjadi solusi atas problem nasional kita. Misalnya pemerataan, kemudian juga ketimpangan, dan lain sebagainya. Demikian juga secara mikro, kita mempertanyakan apa dosa DKI sehingga dia dalam tanda petik kita cerai menjadi ibukota?" ungkap Suryadi Jaya Purnama, legislator dari Komisi V DPR RI.
Ia menjelaskan, Indonesia saat ini tidak membutuhkan istana baru melainkan konsentrasi dan fokus dalam pemulihan ekonomi akibat Covid-19 dan penyelesaian utang-utang negara yang kian menumpuk.
"Publik juga merasa di prank oleh presiden karena dalam kampanye tidak pernah diungkap bahwa presiden akan memindahkan ibukota," tegasnya.
Komentar
Posting Komentar