India - Isu konflik Hindu-Muslim menjadi sorotan dunia
saat ini setelah video siswa Udupi viral. Sebuah video menunjukkan siswi
berhijab di luar gerbang sekolah di Karnataka melakukan protes lantaran
dilarang memakai hijab di dalam kelas.
Kelompok pelajar Hindu, baik laki-laki maupun perempuan, juga mulai melakukan pawai sebagai balasan untuk aksi siswa berhijab itu.
Selain kasus tersebut, terjadi kasus serupa di distrik lainnya. Salah satunya di distrik Shivamogga. Sekelompok siswa laki-laki tertangkap kamera mengibarkan bendera safron di sekolah mereka. Tak hanya itu, di distrik Mandya, sebuah video viral menunjukkan seorang perempuan muda berburka didekati oleh kumpulan pria dengan selendang safron.
Saat para pria itu meneriakkan Jai Shri Ram (salam
Tuhan Ram) berulang kali, perempuan itu berdiri tegak, meneriakkan “Allahu
Akbar” (Tuhan Maha Besar). Dalam video terlihat pula, pihak otoritas sekolah
mengawal perempuan berjilbab itu pergi.
Setelah aksi viral
tersebut, pelarangan hijab ini lantas merembet di perguruan tinggi di negara
bagian Karnataka, India selatan. Larangan ini memicu kontroversi yang besar.
Pasalnya, hal ini terjadi di tengah meningkatnya kekhawatiran, bahwa serangan
terhadap simbol dan praktik Muslim, adalah bagian dari agenda sayap kanan
Hindu.
Motif Politik
Sementara, melansir berbagai sumber Menteri
Pendidikan, Karnataka Nagesh BC mendukung otoritas sekolah melarang penggunaan
selendang safron dan jilbab di dalam institusi pendidikan. Karnataka Nagesh
juga menuduh murid yang melakukan protes dihasut oleh kelompok “penjahat”.
“Ini pada dasarnya
politik. Semua ini terjadi karena pemilihan anggota majelis negara bagian
dijadwalkan tahun depan,” kata Nagesh kepada BBC Hindi, mengacu pada upaya
sayap politik Front Popular India dalam mendapatkan dukungan di wilayah
tersebut.
Berbeda dengan Nagesh, Ketua Menteri Basavaraj S
Bommai dan menteri dalam negeri negara bagian mendesak para pelajar untuk
menjaga perdamaian dan keharmonisan antar umat.
Larangan Hijab Dibuat
oleh Pengadilan Pemerintah India
Setelah dirunut,
peraturan pelarangan hijab di sekolah Karnataka dibuat oleh Partai Bharatiya
Janata Party (BJP) melalui pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi. Karnataka
merupakan satu-satunya dari lima negara bagian selatan India yang diperintah
oleh partai nasionalis Hindu.
Pengadilan
Tinggi di negara bagian Karnataka, India , melarang siswi Muslim mengenakan
hijab di sekolah sampai kasusnya diputuskan. Tak hanya busana Muslim, pakaian
dan simbol keagamaan lain juga dilarang dipakai di setiap lembaga pendidikan.
Sebuah panel tiga hakim untuk sementara memerintahkan sekolah dan perguruan
tinggi bebas dari busana keagaamaan.
Panel
hakim juga memerintahkan sekolah-sekolah yang sebelumnya ditutup untuk dibuka
kembali. "Kami akan mengeluarkan perintah yang membiarkan institusi
memulai, tetapi sampai masalah ini tertunda, para siswa dan pemangku
kepentingan ini tidak diperkenankan mengenakan pakaian agama atau penutup
kepala," kata panel hakim yang dipimpin oleh Ketua Hakim, Ritu Raj Awasth,
seperti dikutip dari Anadolu Agency, Jumat (11/2/2022).
Muslim
India telah menyaksikan penurunan hak untuk mempraktikkan keyakinan mereka di
bawah pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi dan partainya; Partai
Bharatiya Janata (BJP).
Larangan Hijab Dikecam
Dunia
Sebanyak 57 negara anggota Organisasi Kerja Sama
Islam (OKI) mengkritik larangan pelajar perempuan Muslim mengenakan hijab di
sekolah-sekolah negara bagian Karnataka, India.
OKI yang bermarkas di Jeddah, Arab Saudi,
menggambarkan dirinya sebagai suara kolektif dunia Muslim. Terutama didukung
oleh Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA). OKI juga memiliki Pakistan di antara
anggotanya.
OKI mendesak lembaga internasional seperti Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengambil langkah-langkah untuk memeriksa dugaan
penganiayaan terhadap umat Islam di India.
Perselisihan soal larangan hijab yang sedang
berlangsung di Karanataka, India, juga menarik kritik dari Rashad Hussain, Duta
Besar AS untuk Kebebasan Beragama Internasional (IRF).
Hussain mencuit di Twitter dengan menyebut bahwa
larangan tersebut melanggar kebebasan beragama. Selain itu, akan
menstigmatisasi dan meminggirkan perempuan dan anak perempuan.
Senada dengan Hussain, Menteri Luar Negeri Pakistan
Shah Mahmood Qureshi mengatakan hal serupa. Shah Mahmood menyebut keputusan
larangan hijab sebagai kebijakan yang menindas.
Isu
hijab telah mengundang dukungan dari pemerintah Amerika Serikat dan peraih Nobel
Perdamaian Malala Yousafzai bagi perempuan Muslim di India.
Sumber:
https://www.suara.com/news/2022/02/15/071816/geger-larangan-murid-berhijab-di-india-sekolah-mulai-dibuka-kembalihttps://international.sindonews.com/read/683793/40/pengadilan-india-larang-siswi-muslim-pakai-hijab-di-sekolah-1644613342/
https://www.ngopibareng.id/read/larangan-berhijab-di-sekolah-india-memicu-protes-dunia
Komentar
Posting Komentar